Besok, Aksi Jahit Mulut Bertambah 10 Orang

Share
Muslim (50), bersama tujuh orang warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menjahit mulut sebagai bentuk protes di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/12/2011). Warga memprotes dan menolak kegiatan PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pulau Padang karena mereka nilai mengancam kelangsungan hidup mereka sebab terjadi pembabatan hutan, pembuatan kanal-kanal yang dapat meningkatkan abrasi sehingga pulau terluar Indonesia itu terancam tenggelam.
 
JAKARTA, DWEXXUTY.BlogSpot.COM - Jumlah warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang akan melakukan aksi jahit mulut di depan Gedung DPR RI akan bertambah sepuluh orang, Selasa (20/12/2011) besok. Mereka akan menambah jumlah delapan pelaku aksi yang telah menjahit mulutnya pagi tadi. "Menurut rencana, jumlah warga yang menjahit mulut akan bertambah 10 orang setiap hari sampai tuntutan dipenuhi," terang Binbin Firman, Koordinator Umum Aksi Tani Duduki DPR untuk Tegakkan Pasal 33 UUD 1945 di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/12/2011) malam.
Menurut rencana, jumlah warga yang menjahit mulut akan bertambah 10 orang setiap hari sampai tuntutan dipenuhi.
-- Binbin Firman

Warga Pulau Padang melakukan aksi ini sebagai bentuk protes atas izin pengolahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan Kementerian Kehutanan kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP). Izin yang tertuang dalam SK Menhut Nomor 327/MENHUT-II/2009 Tanggal 12 Juni 2009 tersebut mencakup sepertiga wilayah pulau, yakni lahan seluas 41.205 hektare.
Lahan HTI, lanjut Binbin, sebagian besar tumpang tindih dengan tanah-tanah yang telah menjadi hak milik masyarakat lokal, baik berupa perkebunan karet, sagu, maupun areal perladangan dan eks perladangan dan perkebunan masyarakat.
Selain itu, pembabatan hutan gambut yang dilakukan perusahaan pemegang HTI juga membahayakan keberadaan salah-satu pulau kecil terluar RI itu. Pasalnya, dengan tingkat abrasi yang terhitung tinggi, lahan gambut yang diolah juga bisa berimbas pada tenggelamnya pulau. "SK Menhut sudah bertentangan dengan Keppres No.32 Tahun 1990," terang Binbin.
Keppres tersebut mengatur kawasan gambut dengan kedalaman di atas tiga meter wajib dijadikan kawasan lindung. Sementara itu, kawasan gambut di Pulau Padang sendiri berkedalaman antara 6-12 meter.
Aksi bermalam di depan DPR dilakukan oleh warga Meranti sejak Jumat (16/12/2011) lalu. "Saat ini jumlahnya 82 orang. Sebenarnya yang mau datang lebih banyak lagi, tapi kami terbentur masalah biaya," ujar Binbin.
Mereka berasal dari 14 desa di Pulau Padang yang terganggu hidupnya sejak PT RAPP beroperasi. Warga sudah melakukan 16 kali aksi unjuk rasa di tingkat kabupaten dan provinsi, namun respon positif tak kunjung diperoleh. "Kami bahkan sudah melakukan aksi jahit mulut juga di depan Kantor DPRD Riau bulan November lalu," lanjut Binbin.
Ia berharap harapan terakhir masyarakat, yaitu pemerintah pusat, khususnya Menhut dan Presiden, akan memperhatikan kehidupan dan protes mereka. Kondisi kedelapan pelaku aksi jahit mulut saat ini terlihat lemas, meskipun belum ada gangguan kesehatan berarti.
Binbin menjelaskan, mereka sudah menghubungi seorang dokter yang siap mendatangi lokasi jika terjadi kondisi darurat. "Tadi siang sudah dicek kondisi mereka, tidak apa-apa. Yang paling menakutkan karena mereka masing-masing menjahit mulutnya sendiri, tidak dibantu petugas medis," pungkas Binbin.

Popular Posts