98% (Persen) Perkebunan Kalteng Didominasi Kelapa Sawit

Share
PALANGKA RAYA, DwexxUTY,Blogspot.com - Perusahaan berskala besar di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) didominasi perkebunan kelapa sawit yang sekarang seluas lebih satu juta hektar (98 persen) dari seluruh areal perkebunan di daerah tersebut.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Achmad Diran di Palangka Raya, Senin, menyebutkan, hanya sekitar 2 persen lahan dijadikan perkebunan karet, kopi, kelapa, lada, dan komoditi lainnya.
"Perkebunan rakyat seluas 643.366 hektare atau 40 persen dengan tanaman karet rakyat seluas 419.946 hektare atau 65 persen, sementara lainya tanamanan kelapa, kopi, dan lada," katanya.
Kalteng merupakan urutan ke-4 Provinsi terluas perkebunannya setelah Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Luas perkebunannya hampir mencapai 1 juta hekatre dan sekarang diprediksi sudah diurutan ke-3 perkebunan terluas di Indonesia.
"Banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Kalteng. Sekarang sudah mendaftar sebanyak 316 investor, namun yang sudah oprasional baru 164 unit, lainnya belum oprasional," sebutnya.
Dia menyebutkan, permasalahan krusial adalah pembangunan kebun plasma di Kalteng, khusunya perkebunan kelapa sawit baru mencapai 115.296 ha atau 10,81 persen.
"Pemerintah, DPRD dan masyarakat Kalteng berharap menjadi peserta dalam perkebunan plasma 20 persen dari luas izin yang diusahakan. Ini yang menjadi krusial dalam perkebunan kelapa sawit di Kalteng," ujarnya.
Terkaita dengan masalah tersebut, Wagub mengatakan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan pada 8 Desember 2011. Perda tersebut mengacu pada Permentan 2007 dan Permenhut 2011.
Dalam peraturan itu, semua perusahaan perkebunan wajib membangun plasma minimal 20 persen dari luas lahan yang diizinkan pemerintah. Peraturan tersebut harga mati dan tidak boleh ditawar.
Sebelumnya, delapan perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit di Kalteng juga pernah menolak kewajiban plasma 20 persen tersebut, namun mendapat kecaman dari tokoh adat Dayak, seperti Yansen A Binti.
Pada waktu itu, Yansen mengatakan, sikap tersebut merupakan upaya pembangkangan terhadap Perda tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan yang disahkan DPRD Kalteng.

Popular Posts